Tingkatkan Kualitas Otonomi Daerah

Rabu (25/04) di Lapangan Kantor Bupati Kepahiang dilaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan hari Otonomi Daerah ke-XVI tahun 2012. Bertindak selaku inspektur upacara adalah wakil bupati Kepahiang Bambang Sugianto, SH, MH serta komandan upacara Oktriana Putra, SH kasubbag pengumpulan informasi dan data bagian humas dan protokol setda kab. Kepahiang. Dalam kesempatan itu dihadiri oleh unsur FKPD Kabupaten Kepahiang, Kepala SKPD Kepahiang serta jajaran PNS di Lingkungan pemerintah kabupaten Kepahiang.

Dalam kesempatan tersebut wakil bupati Kepahiang menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Diantaranya ada dua variabel kebijakan desentralisasi otonomi daerah antara pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam merintahan dan pembangunan.    

“Secara umum ada 2 (dua) variabel utama terkait implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Setiap negara lazimnya memiliki titik berat yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan  desentralisasinya tergantung pada kesepakatan dalam
konstitusi terhadap arah pertumbuhan yang akan dicapai melalui desentralisasi,” wakil bupati menyampaikan.

Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XVI tahun 2012 ini mengambil tema “Kita Tingkatkan Kualitas Otonomi Daerah Untuk Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Kesejahteraan Masyarakat.



“Perjalanan mencapai tujuan otonomi daerah masih harus kita teruskan secara tekun, penuh semangat, dan berkesinambungan. Kita harus makin mampu untuk memanfaatkan berbagai kesempatan dan menjawab setiap tantangan dengan program-program pembangunan yang tepat, cerdas, dan efektif. Beberapa hal yang perlu kita cermati dan tindaklanjuti terkait upaya mencapai tujuan otonomi daerah yakni: Pertama, strategi dan program yang inklusif, merata dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan dengan hadirnya kualitas kepemimpinan(leadership) yang efektif dan bertanggung jawab  di setiap tingkatan pemerintahan. Karena keberhasilan pembangunan daerah berkorelasi positif dengan kepemimpinan yang cakap dan berintegritas,
serta bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kedua, kebersamaan serta sinergi positif di antara semua stakeholders. Penggalangan kekuatan bersama dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta civil society adalah suatu keniscayaan bagi berhasilnya pembangunan. Tidaklah mungkin kesuksesan pembangunan daerah diraih jika hanya elemen pemerintah yang bekerja keras, tanpa dukungan positif dari dunia usaha maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini untuk menjamin karya pembangunan nantinya merupakan partisipasi dan milik seluruh anak bangsa, apapun posisinya, serta di manapun ia berada,” wakil bupati menjelaskan.

“Ketiga, kontribusi dan dukungan masyarakat luas adalah modal sosial (social capital) yang tidak boleh absen dalam pembangunan di segala bidang. Masyarakat akan terlibat aktif dalam proses pembangunan, jika mereka merasa berkepentingan dan merasa memiliki. Dengan kata lain masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik terbaik, pada gilirannya akan terpanggil untuk menyukseskan pembangunan diwilayahnya masing-masing. Keempat, dipersyaratkan integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan pelaku pembangunan. Oleh karena itu, saya tidak pernah berhenti mengajak dan menekankan kepada seluruh jajaran

pemerintahan sebagai pelaku pembangunan, untuk senantiasa menjaga mentalitas, integritas dan etika profesionalisme setinggi-tingginya. Jangan pernah berpikir, apalagi tergoda untuk berkompromi dengan integritas kita, utamanya menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, apalagi korupsi. Kelima, lingkungan yang kondusif. Pembangunan hanya akan berjalan lancar ketika stabilitas politik terjaga, keamanan dan ketertiban tidak terganggu, serta harmoni sosial tidak tercabik. Sebaliknya, pembangunan akan terus mengalami sandungan dan berjalan tertatih-tatih jika situasi politik terus bergejolak. Dinamika politik harus terus kita kelola agar keramaiannya tetap berjalan seiring dengan tujuan dan upaya pembangunan, tentu tanpa mengebiri kenyamanan kita dalam menikmati kebebasan berdemokrasi yakni demokrasi yang dipagari dengan aturan main yang adil, konstitusional dan tidak anarkis sehingga senantiasa berjalan di atas rel hukum dan ketertiban bermasyarakat,” wabup mengakhiri.