Wabup Dengan Komisii VII DPR RI Ke PLTA Musi

Manajemen PLTA Musi menjadi bulan-bulanan dalam hearing (rapat dengar pendapat, red) antara 25 anggota Komisi VII DPR RI bersama Wakil Bupati Kepahiang Bambang Sugianto, SH, MH. dan warga se Kecamatan Ujan Mas di aula PLTA Musi, (18/12). Dihadapan rombongan DPR RI, Wabup Kepahiang, Bambang seperti curhat kepada tamu dari pusat. “Apa yang diberikan warga saya kepada PLTA, tak sebanding dengan kontribusi PLTA Musi itu sendiri,” ungkap Wabup.

Wabup Kepahiang sedang berbincang dengan Sutan Bhatoegana

Dia mencontohkan, keinginan warga agar PLTA Musi membangun jembatan yang menghubungkan Desa Suro hingga saat ini tak juga terealisasi. “Kalau tanahnya dihibahkan ke Pemda mungkin kita bisa membangun, tapi yang terjadi kan tidak. Jembatan yang sudah rusak itu, bukan warga yang merusaknya. Tapi karena terus tergerus oleh aliran air dari PLTA,” sesal Wabup.
Yang menyedihkan, pihak PLTA yang selama ini dimata warga terkesan sebagai penduduk ekslusive selalu menutup diri. “Mau main bola di lapangan PLTA saja, warga kami kesulitan. Diundang Pemda dalam kegiatan menanam pohon massal beberapa waktu lalu, tak satupun perwakilan mereka yang hadir. Apakah ini, yang namanya responsif kepada warga sekitar,” geram Bambang.
Mendengar keluh kesah Wabub Bambang, yang secara tidak langsung mewakili aspirasi warga di sekitar kawasan PLTA Musi, rombongan Komisi VII yang dimotori politisi vokal asal fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana angkat bicara. Dia meminta, management PLTA Musi khususnya PLN tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri. “Yang sudah terjadi, jangan terulang lagi. Saya tidak mau tahu, Januari ini soal pembangunan jembatan mesti sudah ada jawabannya. Bagaimana pak Naser (KDIV PLN Indonesia Bagian Barat, red), sanggup atau tidak,” desak Sutan langsung ke arah utusan PLN.
Dari PLN, hadir KDIV PLN Pembangkitan pada Direktorat Operasi Indonesia Bagian Barat Ir. Nasser Iskandar dan kepala PLTA Musi yang baru berganti Zakaria. “Ya, kepada manajemen PLN, kawan-kawan kita yang ada di PLTA ini diperhatikan juga lah. Jangan hanya PLTU ataupun pembangkit listrik tenaga lain saja yang diperhatikan. Untuk di PLTA, berikan juga insentif lebih kepada mereka, agar bisa berbuat banyak kepada warga sekitar,” tambah Sutan.
Menyoal kepada pembangunan jembatan, Nasser berkilah belum direalisasikan lebih disebabkan kepada pendanaan. Namun, karena desakan warga khususnya di Kecamatan Ujan Mas, pihaknya berjanji akan membawa persoalan ini kepada direksi. Dalam kesempatan itu, surat dari forum Kades Kecamatan Ujan Mas nomor 400/030/FKK-UM/2011, juga dilayangkan kepada rombongan Komisi VII DPR RI dan PLN. “Kami tak ingin janji-janji saja, yang kami inginkan bukti dan realisasinya,” sampai Camat Ujan Mas Amirudin Dalip, yang juga ikut hadir dalam pertemuan.
Produksi PLTA Menurun
Di sisi lain, dalam hearing Nasser juga memaparkan penurunan produksi PLTA Musi. Di tahun 2011 produksi tinggal 70 ribu GBH/bulan, jauh menurun dibanding tahun 2009 yang mencapai 800 ribu GBH/bulan. Sebagai PLTA terbesar di wilayah Sumatera, PLTA Musi dengan kapasitas produksi hingga 210 MW (3 x 70 MW) akan dijadikan pilot project kemajuan PLTA di Indonesia ke depan. “PLTA ini produksinya paling murah, harus dipikirkan juga, bagaimana cara pengolahan air dari PLTA sebanyak 45 KM kubik yang terbuang sia-sia saja,” tambah Ketua rombongan Komisi VII Achmad Farial dari fraksi PPP. Untuk diketahui, kunjungan Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, riset, dan tekhnologi serta lingkungan hidup ke PLTA Musi, terkait masa reses ke II yang tengah dijalani anggota DPR RI.